Menteri Susi Diminta Untuk Hentikan Penenggelaman Dan Pembakaran Kapal

Sobatpoker - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, memerintahkan Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pujiastuti, untuk menghentikan penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

“Perikanan sudah diberi tahu tidak ada penenggelaman kapal lagi. Ini perintah, cukuplah itu,” kata Luhut 

Permintaan untuk menghentikan penenggelaman kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia juga datang dari kalangan pengusaha. Mereka menilai hukuman itu tidak efektif karena butuh biaya untuk eksekusi. 

Luhut meminta Susi fokus meningkatkan produksi agar ekspor ikan meningkat. Mantan kepala staff kepresidenan ini juga meminta penangkaran dan budi daya perikanan bisa ditingkatkan untuk mendorong ekspor. “Misalnya, ikan napoleon yang ditangkar di Natuna ada 35 ribu, bisa juga diekspor,” kata dia.

Permintaan menghentikan penenggelaman kapal pencuri ikan juga disampaikan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK). Dia mengatakan, dalam undang-undang tak memuat pasal kapal yang ditangkap harus dibakar.

“Dalam undang-undang, tidak ada diharuskan dibakar, yang ada ditahan, iya. Jadi, tidak benar jika ada undang-undang yang menyebutkan bahwa kapal yang ditahan itu harus dibakar,” kata dia.

JK berpendapat, kapal yang ditangkap dapat dilelang atau dipergunakan kembali, sehingga negara bisa mendapat pemasukan. Mengingat saat ini dibutuhkan kapal-kapal penangkap ikan karena ekspor ikan turun.

“Cukup, tinggal. Begini, kita butuh kapal. Jangan di lain pihak membeli kapal, di lain pihak banyak kapal yang nongkrong,” kata dia.

kapal-kapal itu lebih bermanfaat jika diberikan kepada nelayan Indonesia daripada ditenggelamkan. Sehingga, kesejahteraan nelayan akan meningkat dan menggenjot perekonomian Indonesia.

Terlebih, masih ada nelayan di beberapa daerah yang mengaku kekurangan kapal, padahal ikan di daerah tersebut melimpah. " Selalu dilematis, (dinilai) tidak nasionalis, (katanya) biar efek jera. Tapi kita perhatikan kesejahteraan stakeholder nelayan dan pemangku usaha."

"Jadi kenapa kapal tidak dioptimalkan? Kalau misalnya lari ke yang lain, kan ada kekuatan kementerian tinggal kasih ke koperasi yang ada reputasi yang bisa jaga kapalnya" 

kementerian tinggal kasih ke koperasi yang ada reputasi yang bisa jaga kapalnya,"